Siaga 1 TNI: Melindungi Kedaulatan atau Membentengi Kekuasaan dari Rakyat Sendiri?

Posted Pawarta on 8 Maret 2026, 08:19 WIB Last Updated 2026-03-08T01:19:41Z

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pawarta - Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menetapkan status Siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI dengan dalih "konflik Timur Tengah" adalah sebuah anomali logika yang memuakkan. Publik tidak bodoh. Sulit untuk memercayai bahwa ribuan kilometer konflik di Selat Hormuz secara fisik mengancam kedaulatan teritorial Indonesia hingga militer harus siaga penuh di barak-barak domestik.

Publik justru mencium aroma amis di balik instruksi ini: Siaga 1 bukan untuk menghadapi ancaman asing, melainkan untuk mengantisipasi "ledakan" rakyatnya sendiri.

Rantai Kepanikan: Dari Selat Hormuz ke Dompet Rakyat
Hubungan sebab-akibat yang coba ditutupi pemerintah kini terpampang nyata. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran hampir dipastikan akan melambungkan harga minyak dunia. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya sudah "melempar handuk" dengan membuka opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebelumnya, Bahlil menyatakan bahwa persediaan BBM nasional hanya cukup untuk 20 hari. Jelas ini gaya komunikasi pemerntah yang bukannya menenangkan, tapi malah menjadi konfirmasi atas kegagalan ketahanan energi kita.

Kombinasi antara kelangkaan BBM dan melambungnya harga adalah resep sempurna untuk kerusuhan massa. Publik menduga kuat bahwa status Siaga 1 TNI sebenarnya disiapkan sebagai instrumen represi untuk membendung gelombang demonstrasi besar-besaran yang diprediksi bakal pecah. Pemerintah tampak lebih takut pada chaos akibat perut rakyat yang lapar daripada mencari solusi diplomatik atau ekonomi yang konkret.

Komunikasi Publik yang Amatir dan Menakuti
Sangat ironis melihat pemerintah yang terus-menerus memproduksi narasi "ketenangan", namun tindakannya justru memicu kepanikan massal (panic buying). Bukannya memberikan jaminan stabilitas harga atau skema proteksi sosial, pemerintah malah mempertontonkan moncong senjata.

Komunikasi publik pemerintah saat ini benar-benar di titik nadir. Bukannya merangkul dan menenangkan masyarakat dengan langkah strategis, mereka justru memilih gaya komunikasi intimidatif. Menetapkan Siaga 1 tanpa urgensi ancaman fisik yang jelas adalah pesan tersirat bahwa siapa pun yang berani memprotes kebijakan BBM nanti akan berhadapan langsung dengan kekuatan militer.

Sudah saatnya pemerintah berhenti bersembunyi di balik tameng TNI. Keamanan nasional yang sejati tidak dibangun dengan status Siaga 1, melainkan dengan perut rakyat yang kenyang dan harga-harga yang terjangkau. Jangan jadikan konflik di Timur Tengah sebagai "kambing hitam" untuk menutupi kegagalan pengelolaan domestik dan ketakutan berlebih terhadap kritik rakyat sendiri.