Ironi Negeri: Saat 'Pencuci Piring' Lebih Dihargai daripada Pendidik Bangsa

Posted Pawarta on 7 April 2026, 17:09 WIB Last Updated 2026-04-07T12:04:21Z

Gambar ilustrasi

Pawarta - Di ruang-ruang kelas yang reot, di antara tumpukan buku yang mulai menguning, dan di hadapan puluhan pasang mata anak-anak bangsa yang menggantungkan harapannya pada masa depan, seorang guru honorer sedang berjuang dengan kalkulator mentalnya. Dengan gaji Rp300 ribu per bulan, ia harus memeras otak bagaimana bertahan hidup selama tiga puluh hari. Ia tidak sedang mengeluhkan nasib, ia hanya sedang menakar harga martabat profesinya di mata negara.

Namun, hanya beberapa meter dari sekolah tempatnya mengabdi, sebuah realitas yang kontras justru terpampang nyata di balik operasional Dapur Makan Bergizi (MBG).

Pemerintah, melalui skema Dapur MBG, seolah sedang mempertontonkan kebijakan yang menciderai rasa keadilan sosial. Betapa tidak, di saat guru honorer—pilar intelektual bangsa—dibiarkan hidup dengan upah yang jauh di bawah standar layak, posisi staf di Dapur MBG justru mendapatkan karpet merah.

Karyawan di Dapur MBG dengan mudah diangkat menjadi PPPK. Nominal gajinya pun tak main-main; seorang pencuci piring di dapur tersebut bahkan bisa mengantongi hingga Rp3 juta per bulan. Sepuluh kali lipat lebih besar dari apa yang diterima oleh mereka yang berdiri di kelas untuk mencerdaskan generasi penerus.

Ketimpangan ini semakin telanjang ketika kita melihat fasilitas yang digelontorkan. Setiap Kepala Dapur MBG diberikan fasilitas satu unit sepeda motor dengan harga kisaran Rp56 juta. Sebuah angka yang fantastis, bahkan bisa disebut barang mewah.

Sangat ironis ketika kita menoleh ke arah sekolah. Kepala sekolah—yang memikul tanggung jawab besar atas manajemen pendidikan dan nasib ratusan siswa—tak pernah mendapatkan perhatian dan fasilitas serupa. Mereka dibiarkan berjibaku mengelola sekolah dengan dana terbatas, tanpa kendaraan operasional, sementara di sudut lain, dapur untuk urusan logistik makan siang gratis justru dimanja dengan fasilitas bak proyek prestisius.

Apa yang terjadi saat ini bukan sekadar masalah nominal gaji, melainkan masalah prioritas. Negara seolah lebih mengutamakan kenyamanan logistik daripada kualitas pendidikan. Ketika tenaga penyaji makanan dan pencuci piring dihargai lebih mahal daripada tenaga pendidik, pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan pemerintah kepada para guru?

Apakah mencuci piring lebih bernilai daripada mencuci pikiran anak bangsa dari kebodohan? Apakah mengelola dapur lebih krusial daripada mengelola masa depan sekolah?

Pemerintah perlu bercermin. Pendidikan adalah fondasi bangsa. Jika para pendidiknya dipaksa bertahan hidup dengan Rp300 ribu sementara operasional dapur dihamburkan dengan fasilitas puluhan juta, maka kita sedang membangun bangsa di atas tanah yang rapuh. Keadilan tidak harus selalu berarti sama rata, tetapi setidaknya, janganlah biarkan mereka yang memegang masa depan bangsa hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan yang begitu mencolok.

Jika profesi guru tetap diperlakukan seperti "pekerja kelas dua" dibandingkan staf dapur operasional, mampukah kita mengharapkan pendidikan Indonesia mampu melompat jauh di masa depan?