RI Tetap Bertahan di BoP Usai AS-Israel Serang Iran, Prabowo Dinilai Menyelisihi Amanat Konstitusi

Posted Pawarta on 6 Maret 2026, 10:41 WIB Last Updated 2026-03-06T03:45:52Z

Gambar ilustrasi dibuat pakai AI

Pawarta - Sikap pemerintah yang masih bertahan di Board of Peace (BoP) kini dipandang publik bukan lagi sebagai strategi diplomasi, melainkan sebuah penghinaan terhadap akal sehat. Bagaimana mungkin sebuah negara yang lahir dari rahim anti-penjajahan justru dengan bangga duduk semeja dengan dua entitas yang dianggap sebagai simbol agresi modern: Amerika Serikat dan Israel?

Masyarakat menilai BoP hanyalah sebuah label kosong. Menempatkan Indonesia di antara AS dan Israel bukan menjadikannya penengah, melainkan menjadikannya "stempel" legitimasi bagi tindakan-tindakan kedua negara tersebut.

BoP itu bukan meja perdamaian, tapi perjamuan makan malam di mana Indonesia hanya jadi pelayan bagi agenda negara penjajah. Membicarakan perdamaian dengan mereka yang baru saja membombardir Iran adalah sebuah kemunafikan level dewa.

Narasi bahwa Presiden Prabowo akan berani dan tegas kepada Donald Trump dianggap sebagai lelucon belaka. Rakyat sudah melihat rekam jejak diplomasi yang justru cenderung tunduk.

Harapan melihat sosok Prabowo yang tegas sirna ketika berhadapan dengan kepentingan Trump (AS).

Jika untuk mengutuk serangan ke Iran saja butuh waktu empat hari dan kata-katanya sangat normatif, bagaimana mungkin beliau berani "menampar" kebijakan Trump secara langsung?

Ketidakpercayaan ini berakar dari realitas ekonomi. Masyarakat belum lupa bagaimana perjanjian dagang sebelumnya dengan AS yang justru membuat Indonesia buntung sementara AS "untung".

Bagaimana mau percaya Prabowo berani bicara keras soal nyawa manusia di Timur Tengah, kalau urusan dagang saja sudah 'digebuki' habis-habis oleh Amerika? Prabowo sudah terlanjur menggadaikan posisi tawar Indonesia lewat konsesi-konsesi ekonomi yang mencekik lokal.

Serangan gabungan AS-Israel ke Iran adalah bukti telanjang bahwa BoP tidak punya taring untuk mengontrol anggotanya sendiri. Tetap bertahan di sana berarti Indonesia secara sukarela mengubur amanat UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Banyak masyarakat yang menganggap Misi perdamaian BoP hanyalah sandiwara untuk menekan negara-negara kecil agar patuh, sementara "kakap" di dalamnya bebas melanggar hukum internasional tanpa konsekuensi.

Masyarakat melihat pemerintah sedang melakukan eksperimen diplomasi yang sangat berbahaya. BoP bukan lagi "sekop" untuk menggali perdamaian seperti yang dikatakan Ketum PBNU Yahya Staquf, melainkan perangkap tikus yang membuat kedaulatan Indonesia terjepit di bawah ketiak kepentingan Amerika Serikat.