Eks Menlu Hassan Wirajuda Sebut Prabowo Siap Evakuasi Keanggotaan RI di Board of Peace

Posted Pawarta on 4 Maret 2026, 09:03 WIB Last Updated 2026-03-04T05:37:39Z

Peabowo mengundang para mantan presiden-wakil presiden di Istana Negara Jakarta, Selasa malam (03/3/2026)

Pawarta - Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu sikap tegas dari Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan tengah menimbang secara serius untuk mengevaluasi posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Langkah ini diambil menyusul serangan militer yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran sejak akhir pekan lalu.

Sikap strategis ini terungkap setelah Presiden Prabowo menggelar pertemuan tertutup selama 3,5 jam bersama para mantan presiden, wakil presiden, mantan menteri luar negeri, hingga pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Selasa (3/3/2026).

Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengonfirmasi bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap BoP kini berada di meja evaluasi.

"Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi," ujar Hassan usai pertemuan tersebut.

Mandat BoP Diambang Kehancuran
Sorotan utama tertuju pada efektivitas BoP yang mandatnya kini dianggap melemah. Ironisnya, serangan ke Iran justru melibatkan AS dan Israel yang merupakan anggota dari dewan tersebut. Hal ini dinilai mencederai misi awal pembentukan BoP, yakni membangun perdamaian, mengawal gencatan senjata (ceasefire), serta memfasilitasi rekonstruksi pasca-konflik.

Hassan menjelaskan bahwa pemerintah kini tengah menghitung ulang efektivitas organisasi tersebut di tengah perang yang berkecamuk.

“Kita bahas (BoP), tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” tuturnya.

Nasib 8.000 Pasukan dan Kontribusi Finansial
Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada komitmen militer Indonesia. Rencana pengiriman 8.000 personel tentara yang tergabung dalam International Security Force (ISF) ke Palestina kini menjadi tanda tanya besar.

Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar mulai mempertanyakan kelayakan investasi dana dan nyawa personel jika organisasi induknya tidak lagi efektif.

"Bisa potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai, apakah dengan begitu kita akan terus patuh membayar. Yang kedua apakah penggelaran pasukan yang kita justru paling besar kita akan berhitung lagi," tegas Hassan.

Ultimatum Keluar: "Jika Tidak Berhasil, Kita Keluar"
Berdasarkan komunikasi Prabowo dengan pemimpin negara-negara teluk dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), muncul kesan kuat bahwa peluang keberhasilan BoP terus merosot. Hassan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat transparan mengenai kemungkinan Indonesia meninggalkan BoP jika misi perdamaian gagal total.

"Itu dibahas tentang bahwa perang yang terjadi sekarang itu berpotensi melemahkan kemungkinan BOP berhasil, yaitu Presiden mengatakan kita akan menilai apakah sejauh mana BOP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi," ungkap Hassan.

Terkait pengiriman pasukan ISF, Hassan menyebut bahwa keputusan akhir akan bergantung pada penilaian objketif terhadap performa BoP ke depan.

"Beliau bicara (pengiriman pasukan). Tergantung pada BOP-nya dinilai akan efektif atau tidak, karena memang kontribusi kita juga paling besar, paling besar dalam artian suara kita menentukan kalau ada kontribusi 300 orang ya, itu sangat besar," pungkas Menteri Luar Negeri era Presiden Megawati dan SBY tersebut.