Buzzer Propaganda Israel Tagih Gaji yang Tak Kunjung Dibayarkan Lembaga Penggeraknya

Posted Pawarta on 11 Maret 2026, 16:06 WIB Last Updated 2026-03-12T03:20:56Z

Gambar ilustrasi

Pawarta - Ternyata, membela citra negara di tengah tuduhan genosida bukan hanya beban moral, tapi juga beban finansial yang tak kunjung lunas. Laporan harian Israel, Calcalist, mengungkap sisi memalukan dari Direktorat Diplomasi Publik Nasional Israel—lembaga di balik mesin propaganda global yang dikenal sebagai Hasbara.

Para mantan pegawai, kontraktor swasta, hingga influencer yang disewa untuk memoles citra Israel sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023 kini ramai-ramai menuntut bayaran yang tak kunjung cair. Ironisnya, di saat pemerintah Israel menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk propaganda, para "tentara siber" dan vendor mereka justru harus gigit jari.

Utang Ratusan Ribu Dolar untuk "Jasa Poles Citra"
Gugatan hukum kini menghujani direktorat tersebut. Dua perusahaan swasta yang menjadi tulang punggung aktivitas Hasbara di Eropa menuntut total USD 650.000 (sekitar Rp10,2 miliar).

Salah satu perusahaan yang menyediakan studio wawancara khusus bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menhan Yoav Gallant menuntut lebih dari USD 160.000. Sementara perusahaan bernama Intellect menuntut USD 487.000 setelah mendanai penerbangan para aktivis ke Den Haag untuk membungkam demonstrasi pro-Palestina di depan gedung pengadilan internasional.

Eylon Levy: Jubir Ikonik yang "Lelah Menagih" Bahkan sosok ikonik seperti Eylon Levy, mantan juru bicara resmi pemerintah yang kerap menghiasi layar kaca internasional, mengaku menjadi korban "PHP" anggaran. Meski telah mundur sejak Maret 2024, Levy mengonfirmasi bahwa ia belum dibayar atas pekerjaannya.

"Meskipun ia juga belum dibayar, ia sudah lelah berusaha menagihnya dan tidak ikut serta dalam gugatan," ungkap laporan tersebut melalui konfirmasi juru bicara Levy kepada Middle East Eye.

Lucunya, meski gajinya tak dibayar, lulusan Universitas Oxford ini terpantau masih setia melanjutkan pekerjaan Hasbara secara sukarela di akun media sosialnya, termasuk menyebarkan klaim serangan Iran terhadap pangkalan Inggris.

Anggaran Triliunan, Tapi Operasional "Nunggak"
Data menunjukkan adanya ketimpangan yang menggelikan. Pada September lalu, pemerintah Israel menyetujui tambahan anggaran sebesar USD 49 juta (sekitar Rp770 miliar) untuk upaya Hasbara di kementerian luar negeri, menambah total anggaran yang sudah ada sebesar USD 170 juta (sekitar Rp2,6 triliun).

Namun, meski anggaran melimpah, manajemen di lapangan tampak amburadul.

"Puluhan aktivis dan kontraktor independen Hasbara dipekerjakan setelah 7 Oktober, karena direktorat Hasbara kekurangan staf. Beberapa aktivis dan influencer tidak dipekerjakan secara resmi, melainkan melalui kontraktor swasta," tulis laporan Calcalist.

Strategi Baru di Tengah Kegagalan Kegagalan narasi Israel di mata dunia tampaknya membuat pemerintah frustrasi. Kementerian luar negeri kini dikabarkan mendirikan direktorat diplomasi publik baru yang khusus menyasar blogger dan influencer media sosial. Langkah ini diambil karena adanya anggapan internal bahwa upaya Hasbara yang lama telah gagal total.

Di bawah komando Menteri Urusan Diaspora, Amichai Chikli, Israel juga terus mencoba mendefinisikan ulang makna antisemitisme dalam hukum AS dan menargetkan kampus-kampus di Amerika untuk meredam kritik. Namun, melihat tunggakan gaji yang mencapai miliaran rupiah ini, publik mungkin bertanya-tanya: apakah para influencer baru ini nanti juga akan berakhir sebagai relawan "tak sengaja" karena gaji yang macet?