Badai Ekomomi Datang Pemerintah yang "Undang", Rakyat juga yang Disuruh Ikut Menghadang

Posted Pawarta on 9 Maret 2026, 19:19 WIB Last Updated 2026-03-09T14:01:53Z

Gambar ilustrasi by AI

Pawarta - Pernyataan Presiden Prabowo agar rakyat bersiap menghadapi kesulitan akibat perang di Timur Tengah adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Publik menangkap pesan ini bukan sebagai bentuk transparansi, melainkan sebagai upaya cuci tangan atas kebijakan anggaran yang selama ini dianggap ugal-ugalan dan jauh dari amanat konstitusi.

Bagaimana mungkin rakyat diminta bersiap menderita, sementara pemerintah justru sibuk menghamburkan APBN untuk program-program "ultra-populis" yang menyedot dana raksasa demi popularitas jangka pendek?

Publik melihat ada ketimpangan prioritas yang nyata: anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi alat utama untuk mencerdaskan bangsa sesuai amanat UUD 1945, justru terpinggirkan. Begitu pula dengan sektor kesehatan yang seharusnya menjadi benteng perlindungan warga, namun justru kalah mentereng dibanding proyek-proyek yang kurang urgen.

Kekecewaan publik memuncak pada satu titik: pemerintah seolah sengaja "mengundang" kesulitan dengan manajemen fiskal yang boros, namun ketika badai ekonomi dan dampak perang global benar-benar tiba, rakyatlah yang disuruh pasang badan.

Bukannya menyodorkan solusi konkret untuk meminimalkan dampak krisis, pemerintah justru melempar bola panas dan seolah meminta rakyat ikut memikirkan beban yang seharusnya dipikul oleh pengambil kebijakan.

Mencerdaskan bangsa dan menjamin kesehatan rakyat bukan sekadar pilihan, itu adalah perintah undang-undang. Membeli kesetiaan melalui program populis sembari mengabaikan sektor fundamental adalah langkah berbahaya. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton saat anggaran "berpesta", namun dipaksa menjadi pahlawan saat dapur mulai sulit mengepul.