4 Hari Meninggalnya Khamenei adalah 4 Hari Keheningan yang Memalukan bagi Indonesia

Posted Pawarta on 5 Maret 2026, 07:29 WIB Last Updated 2026-03-05T09:37:19Z

Presiden RI Prabowo Subianto

Pawarta - Di tengah panggung geopolitik yang membara, Indonesia baru saja mempertontonkan sebuah dagelan diplomasi yang hambar.

Pada Rabu, 4 Maret 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono akhirnya "menampakkan diri" untuk menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto kepada Duta Besar Iran, Mohammad Boroujerdi.

Isinya? Ucapan "duka cita mendalam" atas gugurnya Ayatollah Ali Khamenei.

Masalahnya, surat itu datang seperti kiriman paket yang tersesat: terlambat empat hari setelah kematian sang Pemimpin Tertinggi Iran itu dikonfirmasi dunia.

Keheningan yang Menulikan Telinga
Sementara para pemimpin dunia—dari Beijing hingga Ankara—sudah berteriak lantang saat jenazah Khamenei bahkan belum dingin, Jakarta memilih untuk membisu. Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia yang 75 tahun hubungan diplomatik dengan Iran, mendadak gagap.

Dunia bergerak cepat
Menlu China, Wang Yi, tanpa basa-basi menyebut pembunuhan ini sebagai tindakan yang "tidak bisa diterima."

PM Malaysia, Anwar Ibrahim, menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin regional dengan menyatakan "tanpa reservasi mengutuk pembunuhan" Khamenei, serta menyebutnya sebagai "preseden berbahaya" yang merusak tatanan internasional.

Bahkan negara-negara seperti Azerbaijan, yang hubungannya dengan Teheran kerap tegang, mampu mengirim belasungkawa dalam 24 jam pertama.

Indonesia? Hanya mampu mengeluarkan imbauan normatif agar "semua pihak menahan diri" dan menawarkan mediasi yang terdengar utopis. Tidak ada kata "belasungkawa", apalagi mengutuk serangan brutal tersebut.

Pemerintah yang Didahului Rakyatnya Sendiri
Ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil posisi tegas menciptakan kekosongan moral yang memalukan. Akibatnya, lembaga non-negara terpaksa mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan oleh negara.

MUI bergerak cepat pada 1 Maret melalui KH Anwar Iskandar yang menyatakan "duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran." Bahkan, MUI secara telak "menampar" wajah pemerintah dengan mendesak pencabutan keanggotaan Indonesia dari Board of Peace.

Muhammadiyah dan PBNU menyusul dengan kecaman keras, menyebut serangan tersebut "brutal" dan mendesak sanksi PBB bagi pelakunya.

Ironi paling tajam muncul pada 2 Maret. Saat Presiden Prabowo masih terjebak dalam "kalkulasi politik" yang lamban, Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, sudah melangkahi birokrasi istana.

Atas nama pribadi dan keluarga Bung Karno, Megawati mengirimkan surat resmi yang menegaskan bahwa "bangsa Indonesia berdiri bersama rakyat Iran dalam menolak dan mengecam segala bentuk agresi militer sepihak." Ia dengan berani menggambarkan Khamenei sebagai sosok yang memiliki "kedekatan batin dan pemikiran" dengan perjuangan Bung Karno.

Harga Sebuah Kursi di Board of Peace
Keterlambatan ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan cermin krisis identitas. Bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace tampaknya telah merantai lidah diplomasi kita. Kita menjadi terlalu sibuk menjaga perasaan "sekutu baru" hingga lupa pada prinsip kedaulatan dan solidaritas sesama negara berkembang.

Sangat memprihatinkan ketika seorang mantan presiden yang sudah lama tidak menjabat mampu bergerak dua hari lebih cepat dan jauh lebih berani daripada presiden yang sedang memegang tongkat komando.

Indonesia tidak hanya kehilangan momentum diplomatik, tetapi juga kehilangan taji di mata dunia internasional.